Laporan Khusus Wartawan Suara Imbang: Abdul Samad
SUARAIMBANG.COM, MAKASSAR — Diskusi Publik bertajuk “Indonesia Memanggil” yang digelar Konsorsium ASA Indonesia, Integrity Law Firm, dan KOPEL Indonesia di salah satu hotel di Jalan Pettarani, Makassar, pada Jumat (25/9/2026), menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, di antaranya mantan Ketua KPK periode 2011–2015 Abraham Samad, pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana, pakar Hukum Tata Negara UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar, Sosiolog Politik UNJ Ubaidillah Badrun, dan tokoh pers nasional Hazairin Sitepu.
Acara yang dipandu oleh Latifina Baswedan selaku moderator mengangkat tema “Konstitusi Dikorupsi, Patronase Oligarki, dan Bahaya Senjata Hukum Beracun: RUU Perampasan Aset”.
Dalam pemaparannya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Zainal Arifin Mochtar menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan, ketimpangan, hingga arah penguatan institusi negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Zaenal mengungkapkan terdapat dua laporan dari CELIOS yang menurutnya relevan untuk melihat kondisi Sulawesi Selatan. “Laporan yang pertama itu soal ketimpangan, laporan yang kedua soal daya tampung lingkungan, dan salah satu yang terburuk di Indonesia itu adalah Sulawesi, Sulawesi Selatan salah satunya,” kata Zaenal.
Dua persoalan tersebut, sambung Zaenal, menjadi bagian yang ingin dibahasnya dalam forum “Indonesia Memanggil”. Ia mengajak masyarakat Sulawesi Selatan melihat secara kritis perkembangan pemerintahan nasional. Menurutnya, pemerintahan saat ini memiliki sejumlah catatan yang perlu diperhatikan publik.
Zaenal kemudian menyoroti apa yang disebutnya sebagai munculnya nuansa negara populisme dalam pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa populisme yang dimaksud adalah kondisi ketika pemerintah membangun narasi seolah-olah hanya pemerintah yang paling berpihak kepada rakyat. “Populisme itu adalah seakan-akan yang paling merakyat itu cuma negaranya, cuma pemerintah,” ujarnya.
Menurut Zaenal, konsekuensi dari pola tersebut adalah kritik terhadap pemerintah dapat diposisikan seolah-olah sebagai sikap yang berlawanan dengan kepentingan rakyat. “Jadi siapa yang mengkritik pemerintah, itu sebenarnya orang yang sedang melawan rakyat itu sendiri,” katanya.
Zaenal mengatakan pola tersebut dapat muncul melalui berbagai narasi yang membenturkan pemerintah dengan kelompok yang mengkritiknya. Ia mencontohkan penggunaan istilah seperti “antek-antek asing” dalam perdebatan politik.
Padahal, menurut Zaenal, perdebatan mengenai program pemerintah seharusnya tidak berhenti pada tujuan program, tetapi juga menyentuh cara program tersebut dijalankan. “Kan yang paling pertama, kita enggak menolak orang miskin diberi makan, tapi problemnya adalah caranya,” ujarnya.
Soroti Pemilu 2024
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
