SUARAIMBANG.COM, MAKASSAR — Deretan kendaraan yang mengular panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di wilayah Sulawesi Selatan serta kesulitan masyarakat memperoleh tabung gas LPG tiga kilogram kini turut menjadi sorotan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Organisasi yang dikenal sebagai benteng kontrol sosial ini menilai persoalan tersebut tidak sekadar soal ada atau tidaknya stok, melainkan menyangkut tata kelola dan jalur penyaluran yang harus dikaji secara menyeluruh.
Bendahara PKC PMII Sulawesi Selatan Ansar menyampaikan bahwa jika masyarakat harus berdiri berjam-jam menunggu giliran membeli bahan bakar bersubsidi sementara di sisi lain terdapat dugaan penyalahgunaan maupun pengalihan pasokan, maka hal itu sudah layak mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Fokus penyelesaian tidak boleh hanya terpaku pada menambah jumlah pasokan, melainkan memastikan setiap liter bahan bakar yang disubsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya.
“Kalau masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi sementara ada dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan dalam distribusi ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujar Ansar kepada Suara Imbang, Sabtu (12/9/2026).
Ia menegaskan pengawasan di sepanjang rantai penyaluran wajib diperketat. Setiap indikasi penimbunan pembelian di luar batas wajar pengoplosan maupun penyalahgunaan izin usaha harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menanggung beban kesulitan sementara segelintir oknum meraup keuntungan dari bahan bakar yang seharusnya menjadi hak bersama.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
