“Dampaknya langsung kepada masyarakat. Waktu mereka habis di antrean biaya transportasi meningkat aktivitas ekonomi terganggu dan pelaku usaha kecil ojek nelayan petani serta buruh bisa kehilangan pendapatan. Karena itu persoalan distribusi BBM subsidi dan LPG tiga kilogram harus segera diselesaikan,” ujarnya.
PMII mendukung pembentukan Satuan Tugas yang melibatkan unsur pemerintah daerah Pertamina serta aparat penegak hukum. Namun tim ini diminta bergerak cepat terukur dan transparan. Jika kinerja Satgas dinilai lamban atau tidak memenuhi harapan maka kader-kader PMII di seluruh Sulawesi Selatan siap turun menyuarakan kepentingan rakyat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang diemban organisasi.
“Bahan bakar minyak subsidi yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru menjadi persoalan baru karena sulit diperoleh. Kemacetan hampir terjadi di sepanjang jalan Sulawesi Selatan. Kalau ada pihak yang terbukti menyelewengkan distribusi kami meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih,” tutup Ansar.
(Tim/ Editor MD).
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
