Pernyataan tersebut sontak memantik perhatian karena dianggap menyeret proses pembahasan anggaran di legislatif ke dalam pusaran perkara yang sebelumnya lebih banyak menyorot pelaksanaan proyek di lingkup eksekutif.
BB juga menekankan dirinya hanya menjalankan mandat negara saat ditunjuk pemerintah pusat menjadi Penjabat Gubernur Sulsel pada masa transisi pemerintahan daerah.
“Kasus ini ketika saya ditugaskan oleh presiden melalui Kemendagri sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Tugas saya hanya menjalankan tugas, apalagi masa itu adalah masa transisi pemerintahan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, BB mengungkap dirinya telah dikonfrontasi dengan sejumlah pihak termasuk auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak lain berinisial UP, HS, dan RE yang diketahui berkaitan dengan proyek pengadaan bibit nanas tersebut.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
