SUARAIMBANG.COM, WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo pada Senin, 26 Mei 2025, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Wajo, dr. H. Baso Rahmanuddin.
Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam proses penyusunan arah pembangunan Kabupaten Wajo selama lima tahun ke depan. Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, mulai dari Forkopimda, kepala OPD, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Wajo, Andi Pallawarukka, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan tahap strategis setelah melalui proses konsultasi dan persetujuan antara eksekutif dan legislatif, serta pemerintah provinsi. Ia menekankan bahwa RPJMD adalah amanah Bupati dan Wakil Bupati kepada perangkat daerah untuk diwujudkan dalam kerja nyata.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi pembagian peran dan tanggung jawab bagi seluruh perangkat daerah dalam menjawab mandat rakyat selama lima tahun ke depan,” tegas Andi Pallawarukka.
Sementara itu, Wakil Bupati Wajo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk memperkuat substansi RPJMD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Forum ini sangat penting untuk memastikan semua pihak satu suara terhadap tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Wajo lima tahun mendatang,” ujar dr. H. Baso Rahmanuddin.
Lebih lanjut, Wakil Bupati memaparkan visi “Wajo Maradeka” serta misi dan program prioritas yang akan menjadi fondasi kebijakan pembangunan ke depan. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk merealisasikan visi Wajo yang maju, religius, bermartabat, terdepan, dan berkeadilan.
“Kami mengajak semua elemen untuk bersinergi dan berkolaborasi, demi masa depan Wajo yang lebih baik,” pungkasnya.
Musrenbang RPJMD 2025 ini diharapkan menghasilkan rumusan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama periode kepemimpinan saat ini. (*).
