SUARAIMBANG.COM, BANTAENG – Polemik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lambocca, Kabupaten Bantaeng, kembali menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan temuan di lapangan, adanya aktivitas mencurigakan berupa kedatangan mobil tangki industri yang masuk ke area SPBU pada dini hari memicu berbagai pertanyaan serius mengenai integritas penyaluran energi di wilayah tersebut.
Insiden yang terekam pada Sabtu, 27 Juni 2026, sekitar pukul 03.19 WITA ini, dinilai memiliki banyak kejanggalan. Hal ini lantaran aktivitas pengisian atau pembongkaran BBM yang dilakukan di luar jam operasional normal tersebut berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat yang kerap mengalami kesulitan mendapatkan pasokan BBM di siang hari.
Merespons situasi yang meresahkan tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara atau yang dikenal sebagai LSM PENJARA PN, angkat bicara. Ketua Umum organisasi yang berpusat di Bandung, Jawa Barat, Koko Asmara, menuntut adanya tindakan nyata dan tanpa kompromi dari pihak berwenang.
“Kami meminta agar aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk benar-benar serius menindaklanjuti kasus ini. Tidak boleh ada kompromi dengan SPBU Lambocca yang terbukti melakukan dugaan pelanggaran atau berbuat ‘nakal’,” tegas Koko Asmara saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (9/7/2026).
Menurut Koko, persoalan ini bukan lagi sekadar isu lokal yang bisa dibiarkan. Ia menekankan bahwa berita mengenai dugaan pelanggaran di SPBU tersebut sudah beredar luas dan dimuat oleh berbagai media online, bukan hanya satu atau dua portal berita saja. Hal ini menandakan bahwa kepentingan publik sudah terpojok dan rasa keadilan masyarakat telah tercederai.
“Baik itu media maupun LSM, semua melihat ada yang tidak beres. Oleh karena itu, kami butuh kejelasan yang kongkrit dan transparan. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi wacana atau hilang begitu saja karena ada perlindungan dari oknum tertentu,” ujar pria yang konsen mengawasi kinerja aparatur negara ini.
Analisis Dugaan Temuan dan Sorotan Publik
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
