Masyarakat sipil yang berada di luar pemerintah — atau bahkan sengaja memilih posisi berada di seberang — tidak boleh diartikan sebagai musuh, tetapi patut untuk dipahami sebagai bagian dari penyeimbang untuk menjaga tatanan kesempurnaan dari tujuan mulia membangun bangsa dann negara, bukan untuk para oknum penguasa hitam.
Atas dasar itu, konsep kekuasaan dalam tata pemerintahan masyarakat sipil harus dienyahkan agar dalam melaksanakan amanah rakyat, dapat mewujudkan sikap dan sifat melayani, mengayomi dan melindungi, bukan sifat arogan, kesewenang-wenangan — apalagi pengkhianatan terhadap amanah itu sendiri.
Agaknya. atas dasar itulah Presiden Prabowo harus memilih kabinet yang gemuk dengan memperluas pembagian sektor dan bidang yang lebih banyak dalam spesifikasi yang lebih rinci — hingga acap membuat warga masyarakat terkesan bingung untuk membedakannya.
Sebab antara peran dan fungsi Kementerian Komunikasi misalnya dengan Digital Badan Komunikasi Pemerintah, serta sejumlah lembaga dan instansi baru dengan fungsi dan peran yang kerap membingungkan hingga tampak tumpang-tindih antara instansi satu dengan lembaga yang baru itu.
Sungguh sulit untuk dihindari dan dipahami. Jumlah Kementerian yang semakin banyak — belum lagi dengan wakil menteri yang ganda — seakan seperti truk kontainer yang sarat beban sehingga harus memiliki dobel gardan untuk menarik dan mendorong gerak dan kecepatan serta kekuatan yang maha dahsyat.
Boleh jadi strategi pilihan ini merupakan cara dari upaya membangun rekonsiliasi peradaban melalui beragam bentuk koalisi partai politik. beragam tokoh dan aktivis pergerakan, lintas suku, agama dan latar belakang ilmu dan profesi dari berbagai elemen yang ada dalam masyarakat.
Cerminan dari upaya membangun koalisi menuju rekonsiliasi peradaban baru dalam tata pemerintahan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, boleh jadi dapat menjadi pilot proyek yang sukses sebagai model dari tata kelola pemerintahan masa depan yang lebih beradab — efektif dan efisien — meski harus ditanggung dengan ongkos yang mahal serta tata manajemen pemerintahan yang cukup berat.
Tapi, toh tetap perlu untuk dicoba dan terus dilakukan. Sebab perubahan besar hanya dapat diharapkan dengan keberanian untuk melakukannya. Soal untung dan rugi — sukses atau kegagalan — adalah konsekuensi logis dari keinginan untuk perubahan.
Banten, 2 Oktober 2026: Jacob Ereste adalah seorang penulis, peneliti di Atlantika Institut Nusantara, dan pegiat sosial yang aktif menulis berbagai artikel opini serta catatan perjalanan spiritual dan kebangsaan.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
