SUARAIMBANG.COM, MAKASSAR – Program revitalisasi sekolah di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025 mendapat sorotan publik. Sejumlah pihak meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah dilakukan secara ketat, menyusul adanya sinyalemen bahwa beberapa proyek revitalisasi di Sulsel tidak sesuai spesifikasi teknis.
Maka, sesuai tupoksinya, atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Instruksi Presiden tentang Pencegahan Korupsi, maka sebagai masyarakat wajib mengawasinya.
Hal ini disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM LACAK, Agus dg Selle, saat ditemui di salah satu Warkop di Jalan Letjend Hertasning Makassar, Jumat (5/12/2025).
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, prosesnya wajib dijalankan secara transparan, efisien, dan akuntabel,” terangnya.
Sayangnya, sambung Sekjen DPP LACAK, praktik di lapangan diduga kuat sering kali menunjukkan adanya penyimpangan, mulai dari pengaturan tender hingga kualitas pekerjaan yang tidak sesuai.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
