Beberapa spanduk besar terpampang jelas bertuliskan “Bonto Lojong Menolak Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan”. Plakat-plakat yang diangkat warga turut berisi pesan tajam: “Ketahanan pangan ada di tangan petani, bukan di ujung senjata”, serta penegasan agar penetapan kawasan hutan ditinjau ulang karena realitas tanah itu adalah ruang hidup yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun.
Tata batas wilayah pun dipersoalkan warga. Mereka menegaskan peta yang dipakai saat ini diduga kuat keliru dan cacat prosedur, sehingga kerelaan melepaskan tanah belum pernah diberikan oleh masyarakat setempat. Artinya, segala langkah yang berjalan di atas dasar data yang belum terjamin kebenarannya patut dikaji ulang secara menyeluruh,” tegas Ahmad Pasallo.
Sementara itu, anggota DPRD Bantaeng yang menerima kedatangan warga menyatakan akan mempelajari catatan lengkap yang diserahkan serta menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pertemuan berlangsung tertib namun penuh tekad: suara rakyat Desa Bonto Lojong tak akan surut hingga kejelasan didapat secara sah dan terbuka.
(TIM/ TIM-SI).
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
