Ia menegaskan, proyek di kawasan pesisir membutuhkan standar kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangunan pada umumnya. Kondisi alam yang terbuka dan langsung menghadap laut menuntut struktur yang kokoh, kedap air, serta tahan terhadap erosi. Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah, wajar jika masyarakat mengharapkan kualitas terbaik.
“Anggaran diberikan besar justru karena tempat ini ekstrem — ini laut, bukan pekarangan rumah yang tenang. Di sini ombak, angin, dan arus laut terus bekerja setiap saat. Kalau dasarnya saja tidak rapi, bagaimana kita yakin bangunan ini akan bertahan lama?” tanyanya.
Andi juga menyoroti aspek keselamatan kerja di lokasi proyek yang dinilai belum memenuhi standar. Pekerja terlihat bekerja tanpa perlengkapan pelindung yang memadai. Lingkungan proyek pun terlihat berantakan, dengan tumpukan batu, puing, dan sampah berserakan di sekeliling area pekerjaan. Hal ini, menurutnya, menjadi indikasi lemahnya pengawasan dari pihak kontraktor maupun instansi pemberi tugas.
“Saya meminta pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih proaktif turun ke lapangan. Melihat secara langsung apa yang terjadi di lokasi, bukan hanya menerima laporan di atas kertas,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi meminta Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk ikut memantau pelaksanaan proyek ini sejak dini. Sebagai garda terdepan pengawasan penggunaan dana negara, Kejaksaan diharapkan dapat memberikan teguran tertulis kepada pihak-pihak yang dinilai lalai. Tujuannya agar kerugian negara tidak semakin membengkak dan masyarakat setempat tidak menerima bangunan yang tidak layak.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
