Warga setempat yang enggan disebutkan namanya menceritakan kronologi peristiwa tersebut. Awalnya, ekskavator memang terlihat turun ke lokasi saat air laut sedang surut untuk melakukan penggalian di area pantai tersebut. Namun hanya berjalan dua hari, alat berat itu ditarik keluar dari lokasi. Sejak saat itu, pekerjaan penggalian tidak dilanjutkan dengan alat berat. Saat air laut pasang, bekas galian tertutup kembali oleh air dan pasir. Karena tidak ada ekskavator untuk mengeruk kembali, para pekerja terpaksa menggali menggunakan tenaga tangan dengan sekop – hasilnya tentu jauh dari maksimal.
“Kami sudah menyarankan sejak awal agar area bekas laut yang tertimbun pasir laut dan berada persis di bibir pantai tidak dibangun. Kami khawatir dengan kondisi pasirnya yang belum padat dan lokasinya yang langsung terbuka menghadap laut. Tapi saran kami tidak didengarkan, pekerjaan tetap dilanjutkan,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Merespons rangkaian temuan di lapangan, Ketua Pemuda Lembaga Informasi dan Rakyat (LIRA) Kabupaten Bantaeng, Andi Yusdanar Hakim, menyampaikan kekhawatirannya yang mendalam. Sikap konsultan pengawas yang tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti dokumen saat dipertanyakan di lokasi, memicu dugaan serius: apakah konsultan yang ditunjuk benar-benar menjalankan fungsinya secara independen, atau sekadar diduga oknum konsultan “boneka” yang tidak melakukan pengawasan yang layak?
“Sepatutnya, yang namanya konsultan pengawas itu adalah orang yang paling paham di lapangan. Dia harus tahu detail teknis, bisa menjelaskan, dan punya bukti tertulis atas setiap tahapan pekerjaan. Kalau saat ditanya saja tidak mampu menunjukkan bukti, lalu bagaimana kita memastikan dana lebih dari 4 miliar rupiah ini digunakan dengan benar?” tegas Andi Yusdanar Hakim.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi dan/atau tujuan menghasut.
