SUARAIMBANG.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan perhatian terhadap pembentukan Sekolah Rakyat guna mendukung pendidikan yang inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurut Mendagri, seperti dikutip dari Antara, “Sekolah Rakyat ini targetnya adalah semacam asrama, boarding school. Kemudian makan mereka dibiayai, ditanggung mulai dari SD, SMP, SMA, ada fasilitas olahraga,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Mendagri meminta kepala daerah menggelar rapat khusus terkait Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diminta segera merespons peluang dari program ini. Selain itu, pemda perlu memahami pola pikir pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat di daerah, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.
Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebagai koordinator utama pembentukan atau pembangunan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa dasar hukum program ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
